RakyatTalk, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru akan mengalami pengurangan transfer dana pusat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan efisiensi anggaran. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotabaru, Risa Ahyani, menyatakan bahwa besaran dana yang dipotong mencapai Rp110,3 miliar.
Rincian pemotongan tersebut mencakup dana alokasi umum (DAU) yang berkurang Rp40,4 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) yang berkurang Rp69,9 miliar. Beberapa sektor yang terdampak antara lain infrastruktur jalan layanan dasar, yang kehilangan Rp28,6 miliar, jalan tematik untuk mendukung kawasan produksi pangan nasional dengan pengurangan Rp20,8 miliar, serta sektor transportasi perairan dan irigasi yang mengalami pengurangan masing-masing sebesar Rp6,07 miliar dan Rp7,6 miliar.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Kotabaru juga mengalami pengurangan drastis, yaitu separuh dari anggaran sebelumnya. Dari anggaran sebesar Rp263 miliar, hanya tersedia sekitar Rp132,5 miliar.
“Pengurangan anggaran perjalanan dinas ini cukup signifikan, mencapai separuhnya,” ujar Risa di ruang kerjanya, Kamis (7/2/2025), kepada Kalimantanlive.com.
Risa menyadari bahwa pengurangan dana transfer ini berdampak pada beberapa kegiatan penting yang sebelumnya direncanakan. Namun, ia optimistis ada solusi dengan memanfaatkan sumber pendanaan lain, seperti dana bagi hasil (DBH) dari perusahaan yang beroperasi di daerah, seperti Pelsart.
“Beberapa kegiatan tidak dibatalkan, hanya ditunda. Bila ada pendanaan tambahan, kegiatan tersebut akan dilanjutkan,” jelasnya.
Beberapa proyek yang terkena dampak pengurangan anggaran tersebut antara lain pembangunan jalan desa, jembatan, dan beberapa kantor SKPD di kawasan perkantoran Sebelimbingan. Termasuk juga pembangunan Masjid Raya Husnul Khatimah yang memiliki anggaran besar.
Meskipun pengurangan ini cukup berdampak, Risa memastikan bahwa proyek pembangunan jembatan Pulau Laut tetap akan dilanjutkan dengan melibatkan Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.