RakyatTalk, Kalsel – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengukuhkan delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Kalsel dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Sasangga Banua, Eks Kantor Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Jumat (7/3/2025).
Delapan TPAKD yang dikukuhkan berasal dari Kota Banjarbaru serta Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tanah Bumbu. Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat akses keuangan bagi masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Dalam sambutannya, H. Muhidin menegaskan bahwa pembentukan TPAKD bertujuan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di sektor perekonomian serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan.
“Pengukuhan TPAKD ini merupakan bentuk komitmen kita dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses keuangan yang lebih luas dan merata. Sinergi ini harus terus kita perkuat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar H. Muhidin.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat agar terhindar dari jerat rentenir dan penyedia dana ilegal. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan guna menciptakan ekosistem keuangan yang sehat di Kalimantan Selatan.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kabinda Kalsel, perwakilan BNN Kalsel, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel, serta sejumlah bupati dan wali kota atau perwakilannya.
Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, percepatan akses keuangan melalui sektor jasa keuangan menjadi faktor kunci dalam mendorong kemajuan ekonomi di Kalsel.
Dengan dikukuhkannya 8 TPAKD ini, diharapkan percepatan akses keuangan di Kalimantan Selatan semakin optimal, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.